lampungmedia.id, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Pidato tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden memaparkan perkembangan pemerintahan selama 21 bulan sekaligus menyampaikan berbagai agenda strategis yang menjadi arah pembangunan Indonesia ke depan.
Salah satu poin utama yang disampaikan Presiden adalah bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional, termasuk persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan perubahan struktural sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat dan sejahtera.
Delapan Prioritas Pembangunan Nasional
Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan arah kebijakan pembangunan melalui delapan fokus utama dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Arah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
MBG Tetap Dilanjutkan dengan Perbaikan dan Efisiensi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang kembali mendapat perhatian Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program tersebut dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Menurut Presiden, pembangunan manusia harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi, agar tidak ada anak Indonesia yang harus belajar dalam keadaan lapar.
Presiden juga mengaitkan program MBG dengan persoalan stunting dan pembangunan kualitas manusia. Karena itu, keberlanjutan program tersebut diarahkan bukan hanya pada perluasan penerima manfaat, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan dan efisiensi.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fondasi Pembangunan Manusia
Selain MBG, pemerintah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menjalankan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Sementara di sektor kesehatan, Presiden menekankan pentingnya upaya preventif melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat.
Presiden menyebut Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang, dengan 70,2 juta peserta pada 2025 dan 59,5 juta peserta hingga akhir Juni 2026. Pemerintah, menurut Presiden, akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin efektif.
Ekonomi: Investasi Harus Membuka Lapangan Kerja
Di sektor ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tetap memiliki fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Realisasi investasi Indonesia pada 2025 disebut mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Presiden menegaskan bahwa investasi tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Kemandirian Pangan dan Energi
Kedaulatan pangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
Presiden menekankan pentingnya kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri. Kemandirian pangan ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan bangsa sekaligus upaya memperkuat ketahanan nasional.
Pada sektor energi, pemerintah juga mendorong penguatan kemandirian energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya serta penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu sekaligus membangun industri nasional yang memiliki nilai tambah.
Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa
Presiden juga menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai salah satu agenda penting.
Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan melalui penguatan koperasi, pembangunan desa, pengembangan kampung nelayan serta peningkatan infrastruktur dasar.
Pemerintah juga mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan daerah.
Perumahan untuk Masyarakat
Persoalan perumahan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Presiden menyampaikan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Hingga 30 Juni 2026, bantuan stimulan perumahan swadaya telah disalurkan, sementara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau hampir 100 ribu rumah.
Program perumahan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Tekankan Pemberantasan Korupsi
Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih.
Program-program besar pemerintah, termasuk MBG, menurut Presiden, harus dilaksanakan secara transparan, efektif dan bebas dari praktik korupsi.
Presiden secara tegas menyatakan bahwa pihak yang melakukan korupsi terhadap program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak pantas mendapatkan penghormatan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat.
Apresiasi terhadap Kinerja DPR dan DPD
Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja lembaga legislatif.
Presiden menyebut DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU). Sementara DPD RI disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi.
Menurut Presiden, sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam menjalankan pembangunan nasional serta memastikan kebijakan negara tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
RAPBN 2027: Pertumbuhan dan Kesejahteraan
Pidato kenegaraan tersebut juga berlanjut dengan penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam agenda tersebut, pemerintah menyusun RAPBN 2027 dengan orientasi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Delapan prioritas yang disampaikan Presiden menjadi dasar arah kebijakan fiskal pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga pengentasan kemiskinan.
Menatap Indonesia yang Lebih Mandiri
Secara keseluruhan, pidato Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 memperlihatkan tiga pesan besar.
Pertama, pemerintah ingin menunjukkan capaian selama 21 bulan pemerintahan melalui berbagai kebijakan transformatif.
Kedua, pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat—mulai dari pangan, gizi, pendidikan, kesehatan dan perumahan—sebagai bagian penting pembangunan manusia.
Ketiga, pemerintah ingin memperkuat kemandirian nasional melalui ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penguatan ekonomi rakyat serta penciptaan lapangan kerja.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh unsur bangsa. Pemerintah, lembaga legislatif, dunia usaha dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan berbagai kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Pidato kenegaraan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia menuju negara yang semakin mandiri, berdaulat dan mampu mengelola kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Keuangan RI, MPR RI dan Kantor Berita ANTARA.
