lampungmedia.id, Lampung Timur — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, menjadi perhatian pemerintah setelah kebakaran pertama terdeteksi pada Jumat, 21 Agustus 2026. Penanganan dilakukan secara bertahap melalui operasi pemadaman darat, pendinginan, patroli, pemantauan titik panas, hingga dukungan pemadaman udara.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kehutanan, BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kebakaran berlangsung di sejumlah lokasi dengan karakteristik medan yang sulit, termasuk kawasan padang alang-alang dan lahan bergambut.
Kebakaran Pertama Terdeteksi 21 Agustus
Kebakaran pertama diketahui pada Jumat siang, 21 Agustus 2026, di wilayah Resor Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas. Kementerian Kehutanan menyebut area terdampak pada kejadian pertama diperkirakan sekitar 673 hektare, dengan angka tersebut pada saat itu masih bersifat sementara dan menunggu verifikasi lapangan.
Upaya pemadaman langsung dilakukan oleh tim gabungan. Sekitar 250 personel terlibat, terdiri dari unsur Balai Taman Nasional Way Kambas, Polda Lampung, Polres Lampung Timur, TNI, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mitra kerja TNWK, Masyarakat Mitra Polhut, kelompok tani hutan, koperasi dan Masyarakat Peduli Api.
Medan menjadi salah satu kendala utama. Lokasi kebakaran berada di kawasan dengan karakteristik bergambut, akses menuju titik api terbatas, sementara sumber air berada cukup jauh. Sebagian petugas bahkan harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi kebakaran.
Api Berhasil Dipadamkan pada 22 Agustus
Setelah dilakukan operasi pemadaman secara intensif, api pada kejadian pertama dinyatakan berhasil dipadamkan pada Sabtu, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.
Kementerian Kehutanan kemudian melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Pendinginan menjadi bagian penting dari operasi karena karakteristik lahan yang memungkinkan panas atau bara tersisa dan memicu kebakaran kembali.
Pada tahap tersebut, Kementerian Kehutanan juga memastikan kondisi satwa menjadi perhatian. Kelompok gajah sumatra di habitat alami maupun gajah yang berada di Pusat Konservasi Gajah terpantau berada jauh dari lokasi kebakaran dan tidak terdampak langsung.
Titik Api Baru Muncul pada 23 Agustus
Situasi kemudian kembali berubah. Pada Minggu, 23 Agustus, titik api baru ditemukan di lokasi berbeda dari area kebakaran sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menyebut titik api baru tersebut berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi kebakaran pertama. Kondisi ini membuat operasi tidak berhenti pada pemadaman api yang terlihat, tetapi dilanjutkan dengan pendinginan dan pemantauan titik panas untuk mencegah bara kembali berkembang menjadi api.
BNPB sebelumnya mencatat kejadian pertama di kawasan Kuala Penet berdampak pada sekitar 673,4 hektare dan menyatakan seluruh titik api berhasil dipadamkan hingga 22 Agustus pukul 19.12 WIB. Munculnya kebakaran di lokasi berbeda setelah itu menunjukkan bahwa angka 673,4 hektare tersebut merupakan kejadian pertama, bukan keseluruhan akumulasi kebakaran yang kemudian terjadi di beberapa lokasi TNWK.
Pemerintah Perkuat Penanganan pada 24 Agustus
Memasuki 24 Agustus, pemerintah meningkatkan penanganan setelah munculnya titik api baru. Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan masih terdapat sekitar 100,74 hektare lahan yang terbakar pada saat laporan disampaikan kepada Presiden.
Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan arahan dalam pemantauan penanganan karhutla melalui konferensi video dari Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Senin, 24 Agustus 2026.
Atas arahan tersebut, dukungan pemerintah pusat diperkuat. Dua unit helikopter disiapkan untuk operasi water bombing, masing-masing digeser dari Palembang dan Jawa Timur. Pemerintah pusat juga memberikan tambahan 20 unit pompa air dengan selang sepanjang sekitar 3 kilometer, flexible tank, drone penyemprot dengan kapasitas berbeda, serta dukungan Tim Alfa TNI.
Dalam laporan tersebut, Presiden meminta agar area yang masih terbakar segera ditangani. Pemerintah juga melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah api merambat dari kawasan alang-alang menuju kawasan hutan.
Jarak sumber air sekitar 1,5 hingga 3 kilometer dari titik api menjadi salah satu tantangan dalam operasi pemadaman.
Luasan Kebakaran Bertambah di Sejumlah Lokasi
Data terbaru yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Selasa, 25 Agustus, menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya terjadi pada lokasi kejadian pertama.
Berdasarkan data penanganan lapangan yang disampaikan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, pada 21–22 Agustus sekitar 673 hektare terdampak di Desa Braja Harjosari.
Kemudian pada 23–24 Agustus, sekitar 123 hektare terdampak di wilayah Braja Kencana dan Braja Luhur. Selain itu, sekitar 6,4 hektare terdampak di wilayah Rantau Jaya.
Dengan demikian, berdasarkan angka yang disampaikan pemerintah daerah tersebut, akumulasi luasan dari beberapa kejadian mencapai sekitar 802,4 hektare. Angka ini berbeda konteks dengan laporan BNPB sebelumnya sebesar 673,4 hektare karena BNPB mencatat kejadian pertama, sementara data Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada 25 Agustus mengakumulasikan beberapa lokasi kejadian dalam rentang 21–24 Agustus.
Tim Alfa TNI Dikerahkan ke Lokasi Sulit
Pada Selasa, 25 Agustus 2026, penanganan diperkuat dengan pengerahan Tim Alfa TNI untuk menjangkau titik-titik yang sulit dicapai melalui jalur darat.
Pangdam XXI/Radin Inten menyebut sebanyak 40 personel Tim Alfa diterjunkan ke lokasi yang masih menyisakan hotspot. Tim tersebut memiliki kemampuan mobilitas khusus, termasuk penerjunan dan fast roping untuk mencapai wilayah yang sulit diakses.
Sebelum personel diterjunkan, pemetaan dilakukan menggunakan drone thermal untuk mendeteksi titik panas, termasuk kemungkinan bara yang berada di bawah permukaan tanah.
Strategi tersebut diarahkan bukan hanya untuk memadamkan kobaran api yang terlihat, tetapi juga menemukan sumber panas yang berpotensi kembali menimbulkan kebakaran.
Helikopter BNPB Mulai Water Bombing
Pada Selasa, 25 Agustus, dukungan pemadaman udara mulai dijalankan. Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan satu helikopter BNPB dengan misi Fire Fighting Mission tiba di Bandara Radin Inten II pada pukul 13.49 WIB.
Helikopter kemudian digunakan untuk operasi water bombing di kawasan TNWK. Pada sore hari, penyiraman dilakukan untuk membantu menurunkan suhu di titik-titik panas sekaligus mencegah munculnya kembali api.
Selain helikopter, pemerintah juga menggunakan drone penyemprot untuk menjangkau area yang sulit dicapai personel. Drone tersebut memiliki kapasitas antara 16 hingga 100 liter dan digunakan untuk membantu proses pendinginan di titik-titik kritis.
Meski sejumlah kobaran api telah berhasil dipadamkan, pemerintah menyatakan penanganan belum sepenuhnya berhenti.
Tim masih menemukan sejumlah hotspot yang berpotensi menyimpan bara. Karena itu, operasi dilanjutkan dengan pemadaman, pendinginan, pemantauan thermal dan patroli lapangan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian kawasan yang terbakar berupa alang-alang kering sehingga panas yang tersisa dapat memicu munculnya api kembali.
Pemerintah menargetkan seluruh titik panas dapat dilokalisasi dan tidak berkembang menjadi kebakaran baru.
Perlindungan Satwa Tetap Menjadi Prioritas
Selain memadamkan api, pemerintah juga menempatkan keselamatan satwa liar sebagai bagian penting dari operasi.
Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kawasan TNWK merupakan habitat bagi 11 kelompok gajah liar. Berdasarkan pemantauan saat laporan 24 Agustus, kelompok gajah liar terdekat berada sekitar 27 kilometer dari titik api, sementara gajah di Pusat Latihan Gajah berjarak sekitar 8 kilometer dan dipastikan aman serta tidak terdampak langsung.
Kementerian Kehutanan juga menyatakan pemantauan terhadap pergerakan satwa terus dilakukan untuk memastikan kebakaran tidak berdampak langsung terhadap satwa yang berada di kawasan konservasi.
Pemerintah Fokus Mencegah Api Masuk Habitat Inti
Hingga 25 Agustus, fokus utama operasi adalah melokalisasi titik panas, melakukan pendinginan dan mencegah pergerakan api menuju habitat inti satwa di kawasan TNWK.
Penanganan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, TNI, Polri, BNPB, Balai Taman Nasional Way Kambas serta masyarakat dan unsur terkait lainnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu karhutla serta segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api.
