lmapungmedia.id, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kegiatan tersebut diwakili Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah, yang hadir didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepala Bagian Pemerintahan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cheka Virgowansyah, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya evaluasi terhadap kualitas layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada pemerintah daerah, identifikasi langkah-langkah perbaikan pelayanan, serta penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.
Pembahasan juga mencakup upaya peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan daerah agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.
Selain itu, forum tersebut menjadi ruang diskusi dalam memetakan berbagai potensi daerah guna memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor yang kuat akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu poin penting yang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, khususnya dalam sektor pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Penerapan SPM yang efektif dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara optimal dan merata.
Melalui kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.
