lampungmedia.id, Pesawaran — Sebagian atap dan ornamen bagian depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Lampung, ambruk pada Jumat siang sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden ini menyebabkan seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami luka ringan akibat tertimpa reruntuhan.
Menurut laporan dari IDN Times, bagian depan gedung tampak porak-poranda, dengan atap yang runtuh menimpa sejumlah ruangan di bawahnya. Beberapa ruang kerja mengalami kerusakan berat, sementara meja, kursi, dan perangkat elektronik hancur tertimbun puing-puing. Dinding-dinding bangunan pun terlihat retak parah, bahkan sebagian sudah roboh. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Sekretaris DPRD Pesawaran, Toto Sumedi, menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi di tengah kondisi cuaca buruk akibat angin kencang. Ia menambahkan bahwa berdasarkan peringatan dini cuaca dari BMKG per tanggal 23 Mei 2025, wilayah Lampung, termasuk Kabupaten Pesawaran, masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.
Namun, laporan dari iNews.id menyebutkan bahwa saat kejadian, kondisi cuaca cerah tanpa adanya angin dan hujan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab pasti ambruknya bagian gedung tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M Nasir, mengakui bahwa kondisi gedung tersebut sudah lama mengkhawatirkan. Ia menyatakan bahwa meskipun telah ada diskusi mengenai perbaikan gedung, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk meninjau kondisi bangunan dan memastikan tidak ada risiko lanjutan. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil pemeriksaan teknis bangunan dari instansi terkait.
Insiden ini terjadi sehari menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 yang dijadwalkan pada Sabtu, 24 Mei 2025. Pemerintah daerah memastikan bahwa aktivitas di lingkungan DPRD tetap berjalan dengan penyesuaian demi menjaga keselamatan bersama.
Pihak berwenang terus memantau informasi dari BMKG sebagai langkah antisipatif ke depan dan memastikan keselamatan pegawai serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
