lampungmedia.id, Bandar Lampung — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. M. Syukron Muchtar, Lc., M.Ag., menghadiri pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bidang olahraga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Kunjungan ini bertujuan memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui Program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).
Kunjungan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, yang menjelaskan bahwa agenda ini mencerminkan pengawasan legislature terhadap kebijakan olahraga, terutama di masa keemasan atlet sejak usia dini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Forkopimda Lampung—termasuk Wakil Gubernur Jihan Nurlela—serta perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, KONI Lampung, dan klub olahraga lokal.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. M. Syukron Muchtar, menyambut baik ini, menegaskan bahwa kehadiran legislatif daerah dan pusat menjadi indikator bahwa olahraga pelajar mendapat prioritas. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, DPRD, DPR RI, dan pengelola olahraga untuk membentuk sistem pembinaan terpadu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan pihaknya telah meninjau sarana PPLP, asrama, fasilitas panahan, dan mendengar aspirasi langsung dari pelatih serta atlet muda. Ia berharap sinergi pusat-daerah bermanfaat untuk penyediaan fasilitas, peningkatan pelatih, dan program beasiswa olahraga.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa kunjungan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi terhadap olahraga prestasi. Lampung selama ini mencatat peningkatan prestasi, termasuk peringkat 10 besar di PON Aceh-Sumut, dengan total 22 medali emas, 15 perak, dan 30 perunggu.
Ia menegaskan bahwa Lampung sedang meningkatkan infrastruktur olahraga, termasuk menjadikan Lampung FC homebase di Liga 1, serta tengah menyiapkan diri sebagai tuan rumah PON XXIII 2032 bersama Banten.
Peserta rombongan melakukan dialog terbuka dengan pelatih, atlet, dan alumni PPLP, membahas tantangan seperti fasilitas terbatas, jumlah pelatih, dan integrasi pendidikan-olahraga. Semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan masukan legislatif dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional dan regional
